nusakini.com--Pemerintah RI semakin gencar menggenjot pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dengan angkatan kerja yang didominasi lulusan SD-SMP hingga mencapai 62-an persen, Pemerintah percaya bahwa pelatihan kerja (vokasi) dapat menjadi terobosan untuk meningkatan relevansi produksi SDM dengan kebutuhan industri, sekaligus untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar global. 

Dalam rangka menggenjot pelatihan vokasi di Indonesia dan sekaligus menindaklanjuti pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Jerman Joachim Gauck serta Kanselir Jerman Angela Merkel beberapa waktu sebelumnya, Menaker Hanif Dhakiri bertemu dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Jerman, Yasmin Feheemi, di Berlin (Rabu, 19/10).  

Dalam pertemuan itu, Menteri Hanif menyampaikan tiga permintaan kepada Pemerintah Jerman. Pertama, bantuan instruktur pelatihan yang sesuai dengan bidang prioritas pemerintah Indonesia. Diantaranya adalah bidang maritim, pariwisata, industri dan pertanian.  

Kedua, bantuan kerja sama agar perusahaan Jerman di Indonesia terlibat dalam pengembangan pelatihan vokasi di tanah air. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan industri, pengakuan standar kompetensi dan sertifikasi profesi, pemagangan di perusahaan Jerman, serta penempatan lulusan pelatihan dari Balai Latihan Kerja (BLK).  

Ketiga, bantuan kerja sama riset praktis dengan mensinergikan pemerintah, industri dan perguruan tinggi guna menghasilkan profil tenaga kerja terlatih yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan industri serta perubahan karakter pekerjaan di masa mendatang (future of work). 

• Khusus IKN, Jokowi Keren
• PTUN Tolak Gugatan Terhadap Jokowi, Otto: Jangan Lagi Ada Tuduhan soal Dinasti Politik
• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker
• Soal Isu Jokowi Ikut Cawe-cawe Menentukan Pembentukan Kabinet Prabowo, Ini Respon Gibran
• Menteri Desa Sebut Presiden Jokowi Titip Salam ke Cak Imin

"Keberhasilan pelatihan vokasi di Jerman menjadi salah satu rujukan Indonesia dalam mengembangkan pelatihan vokasi. Kita akan senang jika pemerintah dan industri di Jerman dapat mengirimkan sebanyak-banyaknya instruktur pelatihan vokasi di berbagai bidang yang menjadi prioritas Indonesia, seperti maritim, pariwisata, industri dan pertanian. Lebih cepat dikirim lebih baik", ujar Menteri Hanif. 

Menurut Hanif, Jerman juga layak dijadikan model dalam hal pelibatan industri dan sektor swasta guna mendukung produksi SDM yang kompatibel dengan kebutuhan industri melalui skema pelatihan kerja. Pelatihan kerja di Jerman banyak diinvestasikan oleh swasta. Angkanya mencapai 70-an persen dari total investasi SDM di Jerman, dengan nilai miliaran euro setiap tahun. Pemerintah Indonesia berharap pihak swasta di tanah air terlibat aktif sebagaimana keterlibatan aktif pihak swasta di Jerman.  

Oleh karenanya, kata Menteri Hanif, Indonesia minta bantuan pemerintah Jerman untuk mendorong perusahaan-perusahaan Jerman di Indonesia agar membantu pemerintah menggenjot pelatihan vokasi, sehingga produksi SDM-nya massif dan match dengan kebutuhan industri. 

"Di Jerman, justru perusahaan dan industri yang aktif melakukan pelatihan kerja. 

Mereka membantu pengadaan mesin dan peralatan latihan, menyediakan instruktur, serta memberikan pendanaan bagi peserta pelatihan. Tiap tahun mereka mengeluarkan sampai miliaran euro, karena perusahaan dan industri berkepentingan untuk mendapatkan tenaga kerja terlatih dan profesional guna mendukung daya saing industri di Jerman", imbuh Menteri Hanif mengutip penjelasan Yasmin Faheemi.

Menutup pertemuan, Wakil Menteri Yasmin menyampaikan segera membahas dan menindaklanjuti pertemuan tersebut, serta sekaligus mengundang Menaker Hanif untuk hadir pada pertemuan puncak G-20 pada bulan Mei 2017 dimana Jerman bertindak sebagai ketua sekaligus tuan rumah. (p/ab)